Tanpa Antasari KPK Harus Lebih Berani

Harapan Aktivis
Tanpa Antasari KPK Harus Lebih Berani

Bogor, 15 Mei 2009 11:26
Aliansi Masyarakat Anti-Korupsi, terdiri atas sejumlah LSM, Ormas, dan organisasi kemahasiswaan, menyatakan, dengan atau tanpa Antasari Azhar, KPK harus lebih berani memberantas korupsi.

Juru bicara aliansi itu HMU Kurniadi yang juga salah satu Ketua GERAK (Gerakan Rakyat Anti Koruptor) Jawa Barat di Bogor, Jumat (15/5), mengatakan, KPK bahkan harus lebih berani segera menyeret pelaku kasus korupsi di lingkungan Polri, Kejagung, Mahkamah Agung, DPR, BUMN, pemerintah daerah dan lainnya.

Beberapa unsur aliansi itu, sebelumnya telah bertemu untuk menyikapi kasus yang sedang menimpa Ketua KPK non-aktif Antasari Azhar.

Mereka terdiri atas Ketua LBH UIKA Bogor Jajang Furqon, Ketua LBH PPMI Bogor Ajam, Wakil Ketua Gema KOSGORO Kabupaten Bogor Djunaedi, Koordinator Laskar Proklamasi Ulil Abshor, Ketua Majelis Taklim Al-Hidayah H Herman, Ketua LKI Agustianingsih, wakil ketua Gema MKGR Kota Bogor Gilang Ramadhan, Ketua Barindo Dwi Arswendo, serta HMU Kurniadi sendiri dari GERAK.

Kurniadi mengatakan, pemberantasan korupsi di Indonesia kini sedang menghadapi masalah serius setelah adanya kekosongan formasi kepemimpinan di KPK, setelah ditetapkannya Ketua KPK Antasari Azhar sebagai tersangka karena diduga kuat terlibat kasus pembunuhan Dirut PT Rajawali Putera Banjaran Nasrudin Zulkarnain oleh penyidik Polda Metro Jaya.

Padahal berdasarkan UU KPK, pimpinan KPK bersifat kolegial, sehingga pengambilan keputusan KPK harus lengkap dan tidak bisa diwakilkan.

Berdasarkan hal tersebut, maka aliansi itu juga memberikan dukungan kepada Antasari agar berkonsentrasi terhadap kasus pembunuhan yang membelitnya hingga selesai.

"Kami juga mendesak pihak kepolisian agar menuntaskan kasus pembunuhan Nasrudin secara transparan, profesional dan tidak menunda-nunda sekaligus membongkar otak kasus pembunuhan tersebut yang sebenarnya," katanya.

Untuk lebih meningkatkan daya gedor KPK dalam memberantas korupsi setelah diberhentikannya Antasari, maka aliansi merekomendasikan Ketua GERAK Pusat Haris Maraden yang sudah terbukti punya komitmen kuat dalam pemberantasan korupsi untuk menjadi anggota komisioner KPK untuk mengisi kekosongan formasi yang ditinggalkan Antasari, demikian HMU Kurniadi. [TMA, Ant]