11 Elemen Masyarakat Dukung Online Payment Point

www.kotabogor.go.id
Rabu, 25 Juli 2007

Pelaksanaan pembayaran rekening listrik dengan sistem online paymen point (OPP) yang sudah berjalan terus menimbulkan pro dan kontra dimasyarakat. Setelah beberapa waktu lalu kantoor PLN UPJ Bogor Timur didemo puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) daerah Bogor menolak sistem pembayaran online tersebut. Karena menurut mereka sistem itu justru memberatkan masyarakat apalagi dengan adanya tambahan biaya adminsitrasi sebesar 1600.

Lain halnya dengan 11 elemen masyarakat yang terdiri dari Persaudaran Pekerja Muslim Indonesia Kota Kabupaten Bogor (PPMI), GERAK-RI, GERAK JABAR, SAPMA, Bogor Raya Institute, KMM Jabar, LPPMRI Sapma, LPM Sukadamai, Barindo dan KP3 I.

Ke-11 elemen masyarakat tersebut mendukung adanya sistem pembayaran listrik secara online tersebut.

Menurut Abdul Haris, Juru bicara kelompok tersebut yang juga menjabata Ketua PPMI, sistem online payment ponit tersebut justru menguntungkan konsumen, karena konsumen tidak perlu susah-susah kekota hanya untuk membayar listrik.

“Masayarakat pengguna listrik justru diuntungkan dengan sistem ini, yang tadinya harus kekota hanya untuk membayar listrik. Dan sudah pasti memerlukan ongkos untuk kekota, namun dengan sistem ini masyarakat bisa membayar di KUD dimana saja berada,” tandas Haris kemarin di Gor Pajajaran Bogor.

Lebih lanjut Hrais menjelaskan, sebenarnya wajar jika ada pro dan kontra karena mereka belum mengetahui secara mendalam mengenai sistem tersebut.

“Pro dan kontra wajar seperti yang dilakukan teman-teman KAMMI, tapi saya yakin mereka pun setel;ah mengetahui lebih dalam mengenai sistem ini mereka akan mengerti. Sementara mengenai adanya biaya tambahan 1600 itu wajar dan sudah sesuai dengan aturan bank, dan sudah pasti jauh lebih besar dari 1600 jika kita harus mengeluarkan ongkos naik kendaraan kekota hanya untuk membayar listrik saja,” tegas Harus yang diamini seluruh perwakilan elemen masyarakat yang hadir.

Dalam pertemuan tersebut ke-11 elemen masyarakat mengeluarakan pernyataan sikap, anatara lain : Kami sebagai warga negara Indonesia yang juga konsumen listrik mendukung pelayanan kearah yang lebih baik tanpa merugikan konsumen, pembayaran 1600 adalah wajar mengingat manfaat yang didapat konsumen, dengan sistem ini masayarakat aman karena memeprsempit ruang gerak penyalahgunaan uang, penerimaan pajak negara loebih cepat, mengajak seluruh masyarakat bersama-sama berpartisipasi pelayanan prima PLN, mendesak PLN dan bank Bukopin untuk mensosialisasikan sistem tersebut kepada masyarakat, mendesak PLN dan Bank Bukopin untuk melakukan pelatihan terhadap masyarakat tentang sistem tersebut dan membuka kesempatan kepada masyarakat untuk menjadi downline sistem tersebut.****aldho