Penggunaan Anggaran KPU Rp40 Miliar Mulai Diotak-atik

Penggunaan Anggaran KPU Rp40 Miliar Mulai Diotak-atik
Hari Ini Kantornya Diontrog Koalisi LSM
(Pakuan Raya 11 September 2008)

CIBINONG-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bogor hari ini bakal kedatangan tamu istimewa. Tamu itu adalah 10 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Koalisi LSM Bogor. Kedatangan Koalisi LSM Bogor untuk mempersoalkan penggunaan duit rakyat Rp 40 Miliar yang digunakan untuk membiayai Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Bogor.
"Kenapa KPUD yang akan datangi, sebab dari hasil laporan yang kami terima, meski sudah diberikan anggaran 100 persen, namun faktanya penyerapannya hanya 60 persen," kata Koordiantor Koalisi LSM Bogor Rifdian Suryadarma kepada Pakar Rabu (10/9) kemarin.
Menurut dia, seharusnya dengan anggaran sebesar itu KPUD bisa memanfaatkanya sebaik mungkin, tapi ternyata tidak dan itu dibuktikan dengan rendahnya partisipasi pemilih di Pilkada lalu yang hanya mencapai angka 60 persen."Ini berarti ada yang tidak beres, dan harus dijelaskan serta dipertanggungjawabkan KPUD sebagai pengguna anggaran," tegas Rifidiyan yang diamini Direktur P Sigma Aminudin.
Saaat ditanya apakah ini ada kaitannya dengan politik, Amin menolak jika masalah permintaan transparansi anggaran itu bermuatan politis."Apa yang kami lakukan hanya menjalankan hak konstitusi sebagai warga Negara, di mana kami wajib mengetahui penggunaan dana-dana public. Jadi salah jika masalah ini dikaitkan dengan politik apalagi pilkada," ungkapnya.
Selain KPUD, kata Direktur Lembaga Pemantau Pembangunan Bogor (LPPB) Ujang Wahyudin Khadafi, pihaknya juga akan melakukan hal yang sama kepada Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) lainya yang hingga saat ini belum juga melaksanakan program pembangunan untuk kepentingan masyarakat
"Kami ingin mempertanyakan kenapa, penyerapan anggaran untuk kepentingan puiblik belum juga dilaksanakan. Padahal tahun anggaran akan segera berakhir," ujarnya.
Haris Maraden dari Gerakan Masyarakat Anti Korupsi (Gerak) dan Siswanto mengaku heran dengan kebijakan yang diambil pemerintah daerah yang hingga saat ini belum juga melaksanakan pembangunan untuk kepentingan public.
"Kami menduga ini ada sesuatu yang disembunyikan, janganlah kepentingan public dikorban, kasihan rakyat yang ingin merasakan kue pembangunan," tegasnya.
Haris menambahkan, dengan baru terserapnya belanja daerah sebesar 28,5 persen, maka itu sudah sebagai bukti konkrit jika Sundawa sudah tidak bisa lagi memimpin Kabupaten Bogor lagi. Makanya, lebih baik Sundawa mundur dari jabatannya.
"Apa yang membuat Pemkab Bogor tidak dapat merealisasikan belanja daerahnya? Padahal dana sudah ada dan program kerja juga sudah ada," ujarnya.
Lebih lanjut Haris Maraden mengatakan, jika melihat kenyataan ini, maka pembangunan di Kabupaten Bogor tidak akan berlangsung lancar.Karena saat ini sudah memasuki awal musim hujan. Jika nanti tender-tender proyek dilaksanakan pada bulan Oktober, maka sudah tidak ada waktu lagi untuk pengerjaan proyek tersebut.=YUS